Keprikita.com, Karimun – Krisis sampah yang dua bulan sebelumnya melanda Kabupaten Karimun, kini terjadi lagi. Pemadangan tumpukkan di sejumlah tempat dan jalan protokol di Karimun menjadi pemandangan sehari-hari.
Dulu tumpukan sampah terjaid akibat alat kerja di TPA Sememal rusak, kini terjadi karena ada aksi mogok kerja ratusan petugas kebersihan.
Tumpukan sampah yang semakin menumpuk di berbagai titik di kota ini tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat.
Iklan Area Batam dan Tanjungpinang  |
Perubahan regulasi terkait pembayaran gaji menjadi penyebab utama mogok kerja yang dilakukan oleh ratusan petugas kebersihan di Kabupaten Karimun. Petugas kebersihan menuntut pembayaran gaji dua bulan yang belum terbayarkan.
Pemkab Karimun tengah berupaya mencari solusi atas aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ratusan petugas kebersihan. Sekda Karimun, Djunaidy, telah melakukan pertemuan dengan perwakilan petugas kebersihan untuk mencari jalan keluarnya.
Djunaidy, mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkonsultasi dengan BPK dan BPKP untuk mencari solusi agar pembayaran gaji petugas kebersihan dapat segera dilakukan. “Kami berharap masalah ini dapat segera diselesaikan sehingga pelayanan kebersihan di Kabupaten Karimun dapat kembali normal,” ujarnya.
Opsi revisi ini memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai penyebab masalah, dampak yang ditimbulkan, dan upaya pemerintah dalam mencari solusi.
Penyebab belum dibayarkannya gaji petugas kebersihan di Karimun karena terbentur dengan regulasi.
Jika tahun sebelumnya menggunakan sistem swakelola, saat ini harus melalui pihak ketiga (outsourcing).
Kebijakan tersebut tertuang didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang pembayaran gaji pekerja harian lepas (PHL).
“Selama gaji belum dibayarkan, kami terus mogok kerja. Setelah gaji dibayar, kami siap langsung bekerja kembali,” tegas Mulyono, salah satu petugas kebersihan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karimun.
Mengenai persoalan gaji, Sekda Karimun, Djunaidy pada, Minggu (16/2/2025) melakukan pertemuan dengan petugas kebersihan di parkiran kantor Bupati Karimun.
Turut hadir pada kesempatan itu Asisten Pemkab Karimun, Abdullah dan Kabid Kebersihan DLH, Syafrianto.
“Kita kepada petugas kebersihan untuk bersabar. Untuk dapat merealisasikan pembayaran gaji petugas kebersihan, Pemkab Karimun perlu kehati-hatian,” ucap Djunaidy.
Ia mengatakan, Pemkab Karimun akan mempercepat konsultasi ke BPK maupun BPKP mengenai hal tersebut.
“Kita baru mengetahui kebijakan itu di awal tahun 2025. Kita coba minta ke BPK dan BPKP semacam kemudahan, menjelang ditunjuknya pihak ketiga,” kata Djunaidy.
Disampaikannya, Bupati Karimun Aunur Rafiq telah menawarkan memberi upah harian di luar gaji agar petugas kebersihan mau kembali bekerja.
“Saat pertemuan berlangsung Bupati menghubungi saya, dan menawarkan upah harian Rp50 ribu. Tapi petugas kebersihan tidak mau, mereka tetap menuntut dua bulan gaji dibayarkan dulu, baru mau bekerja kembali,” tuturnya.
Djunaidy menyampaikan, belum dibayarkannya gaji petugas kebersihan juga terjadi di daerah-daerah lainnya. “Di daerah-daerah lain juga terjadi hal yang sama,” katanya.
Sementara itu, Indra, salah seorang petugas kebersihan merasa kecewa tidak ada kejelasan atau titik terang soal pembayaran gaji dalam pertemuan tersebut. “Kami kira dalam pertemuan ada kepastiannya, ternyata tidak ada,” ujarnya. (lendoot.com)
About The Author
